Merindukan (Kembali) GBHN

Merindukan (Kembali) GBHN

Jakarta – Apa yang ada di benak Anda ketika pemerintah secara tergopoh-gopoh menggelar pertemuan “penting” dengan investor Jepang dan China membahas rencana pembangunan “Indonesia Shinkansen” yang menghubungkan Jakarta-Bandung? Investor dari Jepang yang sudah 3 tahun melakukan uji kelayakan kereta cepat tersebut tiba-tiba mendapat saingan dari China yang langsung diterima Presiden di Istana. Banyak pihak berspekulasi China akan memenangkan proyek ambisius tersebut meskipun minim reputasi. Hal ini karena fakta kedekatan politik Jakarta-Beijing di era Presiden Joko Widodo sekarang ini.

Beberapa hari setelah spekulasi berkembang, sekonyong-konyong pemerintah menolak proposal dari kedua negara dengan alasan “belum memerlukan kereta cepat”. Pertanyaannya? Lalu untuk apa pemerintah membahas tawaran tersebut secara maraton yang menghabiskan energi dan waktu—termasuk waktu Presiden—bila ternyata proyek itu bukan prioritas kita.

Cuplikan di atas hanyalah satu kisah dari banyak kejanggalan dan keanehan perencanaan pembangunan di negeri ini. Contoh teraktual lainnya, pembangunan mega proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt juga terkesan tanpa perencanaan matang. Hal itu paling tidak terlihat dari fakta “sikut-sikutan” antar pejabat tinggi, seperti ketika Menko Maritim, Rizal Ramli mementahkan policy presidennya sendiri yang ia katakan sebagai irational plan. Sontak manuver Menko ditanggapi dengan serangan balik oleh Wapres agar menteri tak banyak omong—serta lebih banyak bekerja dan cari solusi.

Plus dibumbui silang pendapat para menteri yang mendukung dan menentang rencana 35.000 MW yang kontroversial tersebut, lengkap sudah “panggung gaduh” Kabinet Kerja yang lebih sering menghadirkan suasana gaduh daripada atmosfer teduh. Di sisi lain Presiden Jokowi seakan tak melakukan intervensi apapun untuk menyudahi perang statement yang dilakukan para pembantunya.

Dalam hal ini penulis tidak akan membahas secara teknis mengapa dua kebijakan “strategis” di atas justru memantik kebisingan politik, bahkan sebelum dilempar ke publik. Lebih penting dari sekedar proyek kereta dan listrik, ada hal mendasar yang melandasi mengapa kita seolah tak punya rencana pasti mengenai arah pembangunan bangsa di masa depan. Yang dimaksud adalah tidak adanya garis-garis besar sebagai haluan para pembuat kebijakan bangsa ini.

Di era Orde Baru pembangunan seakan tertata rapi, setahap demi setahap, mengikuti blue print nasional yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Naskah tersebut sekaligus menentukan arah pembangunan bangsa hingga 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan. Setelah Orde Baru tumbang pada 1998, era Reformasi yang menggantikan Orba datang dengan tawaran demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi warga negara. Dimana posisi pembangunan dalam reformasi? Itulah yang lupa dipikirkan oleh para tokoh pendukung reformasi, karena gerakan reformasi sepertinya hanya berfokus pada bidang politik.

Demokrasi sebagai Alat

Benar bahwa capaian demokrasi kita banyak mendapat pujian dari masyarakat internasional. Indonesia mendapat predikat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan iklim pers yang bebas, jaminan hak berpendapat dan bahkan berdemonstrasi bagi civil society. Kita juga dianggap etalase ideal persinggungan Islam dan Demokrasi yang saling menguatkan. Yang mana di banyak negara keduanya kerap bertolak-belakang. Namun di sisi lain perekonomian kita tidak juga bergerak maju. Kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah masih tinggi. Di sisi lain akumulasi kekayaan di kelompok elit justru meningkat sebagai konsekuensi logis dari demokratisasi dan ekonomi liberal.

Apakah capaian hebat demokrasi harus kita “sembah” bila rakyat tetap miskin dan pembangunan jalan di tempat? Tentunya tidak. Pasalnya demokrasi sejatinya hanyalah alat, alat untuk mencapai tujuan kolektif yaitu kesejahteraan bersama. Sayangnya sebagian pihak di era reformasi justru terjebak dalam pemaknaan demokrasi sebagai tujuan, sehingga kita sudah cukup puas bila menggelar pemilu lima tahunan, mengamandemen konstitusi untuk tujuan “keterbukaan” dan “persamaan hak”, dan argumen-argumen yang terasa indah di telinga namun sejatinya tidaklah seindah yang kita bayangkan.

Pasca absennya GBHN, secara sadar atau tidak, masa depan pembangunan bangsa yang besar ini hanya kita serahkan kepada satu orang, yaitu presiden. Ironisnya presiden bukanlah “nabi” yang kita yakini kesucian pikiran dan independensinya. Sebaliknya, presiden hanyalah aktor dari beberapa kepentingan di belakangnya, atau yang mendukungnya dalam Pilpres. Bagaimana mungkin haluan negara yang strategis kita serahkan kepada seorang yang ia sendiri tidak berkuasa penuh atas kursinya?

Dalam prakteknya, wajah haluan negara di era reformasi tergantung dari pemahaman presiden terpilih. Bila demikian program pembangunan seolah hanya bersifat tambal-sulam mengikuti “visi-misi” calon presiden. Memang sekarang kita memiliki Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Menengah (RPJM) sampai 2025. Namun karena tidak ada paksaan secara konstitusional, tak ada jaminan pula presiden terpilih akan tunduk pada RPJP yang ada. Tidak susah untuk mencari contoh bagaimana paradoks kebijakan antar presiden yang ujung-ujungnya negara rugi besar karena banyak rencana strategis berhenti di tengah jalan, hanya karena “haluan” presiden terpilih berbeda dengan presiden sebelumnya. Ironisnya haluan dimaksud bukanlah pemikiran strategis jangka panjang, karena terkadang hanyalah ingin beda agar dilihat sebagai “pioner” atau adanya tawaran proyek yang lain.

Dari Friksi Menuju Harmoni

Berkaca dari situasi yang kompleks di atas, saat ini muncul pemikiran di parlemen untuk membangkitkan kembali GBHN sebagai solusi arah pembangunan guna mengejar ketertinggalan dari negara lain. Namun jalan menuju revitalisasi GBHN tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang ada di depan, pertama, perlu langkah besar konstitusional melalui amandemen UUD 1945. Langkah ini penting guna mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi yang berwenang menyusun GBHN. Kedua, perlu upaya ekstra keras untuk menyatukan kepentingan partai-partai di DPR yang sekarang ini terbelah dalam KIH dan KMP.

Harus diakui sisa konflik Pilpres belum hilang seluruhnya hingga hari ini. Belum lagi terbelahnya Partai Golkar dan PPP yang membuat konsentrasi parpol terpecah. Oleh karenanya, dalam konteks GBHN, partai-partai harus melepaskan baju egosentrisme menuju politik kebangsaan. Ketiga, menghapus stigma GBHN sebagai produk Orde Baru. Meskipun saat ini banyak pihak lebih jernih melihat Orde Baru dalam sejarah bangsa, tetapi masih ada pihak-pihak yang alergi dengan era tersebut. Disini sosialisasi dan komunikasi politik menjadi penting, sehingga ide besar mengembalikan GBHN sebagai rel pembangunan bangsa bisa ditangkap utuh oleh publik. Bukan sebaliknya dicurigai ingin mengembalikan Indonesia ke era otoritarian.

Sementara, dilihat dari perspektif ekonomi, sebagaimana disampaikan Menkeu Bambang Brodjonegoro sejak setahun lalu, keberadaan GBHN sangat esensial untuk memandu pembangunan menjadi lebih jelas dan terarah. Sehingga program pembangunan tidak sekedar bernuasa kebijakan yang bersifat jangka pendek. Pernyataan dari “orang penting” di pemerintahan yang mengatur dana pembangunan tentang betapa strategisnya GBHN ibarat oase bagi publik yang ingin melihat Indonesia berlari lebih cepat dalam pembangunan, mendekati Singapura dan Malaysia.

Jika suara di pemerintahan juga menginginkan kembalinya GBHN sebagai panduan, maka tugas di parlemen lebih mudah. DPR tinggal mendorong fraksi-fraksi untuk mengurangi friksi, menemukan solusi, menuju terciptanya harmoni dalam relasi antar lembaga. Bila para founding fathers bisa meminggirkan kepentingan kelompok dan daerah demi kemerdekaan, elit masa kini harus mampu mengurangi pertikaian dan interests pribadi demi kemajuan bangsa.****

*) Tantowi Yahya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
(nrl/nrl – detik)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s