Kritik Rizal Ramli, Etika Seorang Menteri

refli harunJakarta – Reshuffle kabinet 12 Agustus lalu menyajikan kejutan. Kejutan tersebut bernama Rizal Ramli. Kritikus ekonomi dan politik utama era Pemerintahan Presiden SBY ini didapuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya (Menko Kemaritiman) menggantikan Indroyono Soesilo. Tentu banyak yang bertanya-tanya, mengapa sosok kontroversial ini yang dipilih, karena sebelum ditarik ke kabinet ia pun sangat sering mengkritik Presiden Jokowi atau menteri-menterinya. Banyak yang kemudian berkelakar, kalau mau jadi menteri harus kritis pada pemerintah. Pada masa lalu, mereka yang kritis biasanya tersingkir atau terbuang. Pada era saat ini, bisa jadi menjadi jalan untuk menaikkan posisi tawar.

Kontroversi Rizal Ramli tidak berhenti pada pengangkatannya. Baru menjabat kembali sebagai menteri, setelah sebelumnya pernah menjadi menteri di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ia sudah melancarkan kritik pada tiga hal: soal pembangunan pembangkit listrik 35 ribu mega watt, soal pembelian pesawat Garuda, dan soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan dalam soal pembangunan pembangkit listrik, Rizal mengajak Wapres Jusuf Kalla berdebat di depan publik. Sementara soal Garuda, ia bisa dibilang mencampuri urusan kementerian yang bukan bidang koordinasinya.

Pembantu Presiden
Sepak terjang Rizal Ramli mencuatkan pertanyaan mendasar tentang etika seorang pejabat publik, dalam hal ini menteri. UUD 1945 jelas menyatakan bahwa menteri adalah “pembantu presiden”. Sebagai seorang “pembantu”, seorang menteri tidak boleh membantah tuannya di muka publik. Kebijakan seorang presiden adalah kebijakan seorang menteri. Sebab, presidenlah yang diberikan mandat konstitusional untuk menjadi sais kereta Republik ini, yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, kapan pun presiden mau. Hari ini seorang menteri diangkat, esok bisa digantikan, sebagaimana yang terjadi dengan enam menteri yang terkena gelombang reshuffle, 12 Agustus lalu. Tentu apa pun kebijakan kenegaraan harus selalu dilandasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance and clean government). Namun, tak ada yang bisa menghalangi keinginan seorang presiden untuk mengangkat dan mengganti seorang menteri.

Seperti halnya menteri, wakil presiden adalah juga pembantu presiden, tetapi pembantu utama. Ia dipilih dalam satu paket bersama presiden. Seorang wakil presiden dengan sendirinya menjadi atasan pula bagi seorang menteri. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Politik presiden harus menjadi politik wakil presiden. Wakil presiden tidak boleh menunjukkan perbedaan pendapat dengan presiden di depan umum. Langkah Wapres Jusuf Kalla yang sering memperlihatkan perbedaan sikap dengan Presiden Jokowi di depan umum beberapa waktu lalu, terutama soal pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri, adalah laku keliru yang tak boleh menjadi kebiasaan.

Lalu, bagaimana bila seorang wakil presiden atau menteri berbeda pendapat dengan presiden? Atau, seperti dalam kasus Rizal Ramli, menteri berbeda pendapat dengan wakil presiden, bahkan mengajak berdebat di depan umum? Sampaikanlah perbedaan pendapat itu di ruang nonpublik, dalam rapat-rapat di kabinet atau pertemuan-pertemuan tertutup di antara para pejabat tersebut. Perbedaan tersebut tidak boleh ke luar ke publik, terlebih menjadi santapan empuk awak media, yang kadang memang selalu memburu kontroversi ketimbang solusi.

Alasan Rizal Ramli bahwa dia tidak bisa diam terhadap hal yang dapat merugikan bangsa tidak pada tempatnya. Sekali lagi, karena dia seorang pembantu presiden. Sebagai menteri, ia memiliki akses langsung terhadap kekuasaan dan bisa mempengaruhi kekuasaan. Lain halnya dengan pengamat atau mereka yang berdiri di luar kekuasaan. Mereka hanya bisa berteriak melalui media. Kalau pun suatu saat dipanggil untuk memberikan pendapat langsung kepada presiden, tidak berarti sarana itu menjadi ajeg. Kesempatan untuk memberikan pendapat dan mempengaruhi kebijakan tersebut tidak datang secara reguler sebagaimana seorang menteri.

Setia atau Mundur
Soalnya lagi, bagaimana bila masukan tersebut ternyata tidak digubris atau tidak menjadi bagian dari pengambilan kebijakan? Seorang pembantu harus memilih: tetap setia pada tuannya alias mengikuti terus apa mau tuannya. Atau berhenti dan tidak melanjutkan jabatan sebagai seorang menteri.
Menjadi menteri dan menjadi seorang pengamat tentu dua hal yang berbeda. Seorang menteri dibalut fasilitas dan bisa jadi penghormatan dalam banyak kesempatan. Itu semua adalah harga untuk mengikat dirinya agar ia lebih banyak bekerja ketimbang berbicara. Kompensasi yang akan ia terima, sejarah selalu mencatat laku seorang pejabat, jarang tindak tanduk seorang pengamat.

Seorang pengamat, walaupun bebas terbang ke sana kemari, ia sesungguhnya tetap berada di wilayah pinggiran dalam pencatatan sejarah. Sepak terjang pengamat jarang yang dicatat. Pengamat yang cerdas atau brilian bisa jadi hanya menjadi sumber kekaguman dan inspirasi, tetapi bukan menjadi catatan sejarah.

Rizal Ramli sudah bergerak kembali dari seorang pengamat menjadi pejabat (lagi). Tidak pada tempatnya laku pengamat tetap dibawa ketika ia sudah menjadi pejabat. Terlebih jabatan yang diemban adalah seorang menteri koordinator, yang dari sisi ketinggian jabatan hanya kalah dari seorang presiden dan wakil presiden. Rakyat menantikan hasil kerjanya sebagai pejabat, bukan komentar kritisnya lagi. Dan itu tidak berarti sosok yang dijuluki “rajawali” oleh rekannya, Adhie Massardi, ini menjadi “burung murai” bila banyak bekerja dan sedikit bicara.

Refly Harun
Pengajar dan Praktisi Hukum Tatanegara
Mengajar di Program Pascasarjana UGM

(erd/erd – detik)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s