Paradigma Praperadilan Berubah, KPK pun Berbenah

johanbudi kpkJakarta – KPK kalah dalam sidang praperadilan, yang kali ini tanpa diwarnai kontroversi. Paradigma praperadilan telah berubah. Lembaga antikorupsi itu pun berbenah.

Lembaga yang dipimpin oleh Taufiequrachman Rukie Cs itu tumbang dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Selasa (12/5/2015) kemarin. Hakim Yuningtyas Upiel menyatakan penyidikan KPK terhadap pemohon praperadilan, Ilham Arief Sirajuddin yang merupakan mantan Walkot Makassar, tidak sah.

Dalam putusannya, hakim Yuningtyas menyatakan penyidikan KPK tidak memenuhi syarat minimal yakni dua alat bukti. Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dihadirkan biro hukum KPK, dianggap tidak memenuhi kualifikasi lantaran hanya berupa kopian.

Status tersangka Ilham pun otomatis gugur. Hakim Yuningtyas juga memerintahkan agar nama dan hak Ilham dipulihkan sepenuhnya.

Putusan hakim Yuningtyas itu berlandaskan putusan MK yang telah memperlebar ruang Pasal 77 Kuhap yang mengatur mengenai objek praperadilan. Penetapan tersangka kini menjadi salah satu objek yang bisa diadili di sidang praperadilan.

Sementara itu, KPK menghormati putusan praperadilan itu sepenuhnya. Mereka mengakui kurang tanggap dalam membaca situasi, yakni praperadilan kini sudah dapat mengadili status tersangka. Imbasnya substansi penyidikan harus diungkap selengkap-lengkapnya di praperadilan, yang menjadikannya mirip seperti persidangan pokok perkara.

“Kami memahami adanya perubahan mendasar terkait putusan MK, di mana penetapan tersangka juga menjadi obyek praperadilan,” ujar Plt Pimpinan KPK Johan Budi Selasa (12/5/2015) malam.

Johan mengatakan, KPK juga menjadikan putusan MK ini sebagai pelajaran. Salah satunya, substansi perkara yang mulai dipaparkan di praperadilan. “Tentu ini pelajaran buat kami di KPK. Tapi pelajaran itu bukan berarti kami tidak memiliki alat bukti yang cukup,” kata Johan.

Putusan MK yang membuat KPK kembali belajar itu bernomor 21/PUU-XII/2014 dan diketok pada Selasa (28/4) lalu. MK mengabulkan sebagian gugatan dari terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan.

MK dalam putusannya menyatakan, dalam praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP, akan tetapi penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang.

“Sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan,” demikian pertimbangan putusan MK.

Kembali ke KPK yang sedang berbenah, komisi antirasuah ini pun bertekad untuk mengikuti mekanisme baru sidang praperadilan. Agar tak kalah lagi, KPK akan membeberkan bukti-bukti sejak di praperadilan.

“Sehingga putusan praperadilan hari ini tentu akan menjadi catatan penting buat KPK dalam rangka fungsi dan kewenangannya terkait praperadilan tersangka yang lain. Ini semacam pelajaran buat KPK melakukan sidang praperadilan di mana obyek adalah penetapan tersangka,” ujar Johan.(detik)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s