Mengenal Kapal ‘Tol Laut’ Pertama di Indonesia

kapaltollaut5

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meresmikan beroperasinya kapal RoRo berkapasitas 200 truk dari Pelabuhan Panjang Bandar Lampung-Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, kemarin (6/5/2015).

Kapal ini disebut Jonan sebagai pelopor beroperasinya short sea shipping atau ‘tol laut’ yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi. Ada banyak fakta menarik dari kapal bernama Mutiara Persada III yang dioperasikan PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengapresiasi langkah dari PT ALP mengoperasikan kapal ini. Jonan menyebut, ALP sebagai pelopor dari konsep short sea shipping. “Ini yang pertama sebagai short sea shipping atau tol laut,” kata Jonan.

Kapal ini berukuran cukup besar. Kapal yang berukuran 15.000 gross ton ini memiliki panjang 151,3 meter, lebih panjang dari lapangan bola yang hanya 110 meter. ‎Lebar dari kapal ini yaitu 23 meter.

Pihak PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) selaku pemilik kapal ‘Tol Laut’ membeli kapal ini dari perusahaan Jepang seharga Rp 100 miliar. Meski dibuat di Jepang tahun 1991, kapal ini kini sudah berbendera Indonesia.

Kapal berukuran besar ini mampu mengangkut truk barang berukuran ‎besar hingga 150 unit dan 50 unit truk-truk kecil. Jumlah tersebut setara dengan 587 mobil kecil. Selain itu, untuk truk bermuatan barang, kapal ini juga berkapasitas 500 orang penumpang.

kapaltollaut7Tarif angkutan di kapal ini beragam, untuk kelas ekonomi angkutan otang, penumpang dewasa dikenakan tarif Rp 350.000/orang sedangkan anak-anak Rp 250.000/orang. Sedangkan untuk kelas bisnis Rp 450.000/orang. Seluruhnya mendapatkan fasilitas tempat tidur dan makan.

Sedangkan untuk kendaraan dibedakan menjadi beberapa golongan. Un‎tuk kendaraan kecil seperti sedan, minibus, jip dan sejenisnya dikenakan biaya Rp 2,5 juta/kendaraan. Sedangkan untuk golongan kendaraan besar seperti truk, bis, atau kontainer harganya lebih mahal. Untuk truk  paling murah Rp 3,5 juta, sampai Rp 10 juta untuk bus atau trailer, dan truk tronton Rp 6,1 juta.

Menhub Jonan mengatakan dengan adanya kapal ‘tol laut’ ini, waktu angkutan barang untuk rute Lampung Surabaya akan bisa jauh lebih dihemat. Jonan menuturkan, jika biasanya truk dari Lampung menuju Surabaya dengan menggunakan jalur Pelabuhan Bakauheni‎ dan dilanjutkan dengan jalur darat, waktu yang dihabiskan bisa 90-100 jam. Namun dengan kapal ‘Tol Laut’ hanya sampai 40 jam. Hemat Waktu 50%

Kapal ‘Tol Laut’  berlayar perdana dari Pelabuhan Panjang pada pukul 22.00 WIB kemarin malam‎ (6/5/2015) dan diperkirakan tiba di Tanjung Perak pada hari Jumat pukul 14.00 WIB.

kapaltollaut2

Kapal tersebut akan melakukan bongkar muat dan kembali berlayar menuju Pelabuhan Panjang pada pukul yang sama yaitu 22.00 WIB. Setiap pekan 3 kali trip yaitu Panjang-Surabaya, Surabaya-Panjang, dan Panjang-Surabaya.

Sumber : Detik

Advertisements

One thought on “Mengenal Kapal ‘Tol Laut’ Pertama di Indonesia

  1. Kita semua harus waspada dalam menyikapi kebijakan tol laut ini. Meski program tol laut baik adanya, masih juga ada pihak yg ingin memanfaatkan program ini untuk kepentingan individual, misalnya Emiten TMAS. Emiten tsb selama ini menyatakan bahwa dirinya adalah penyelenggara tol laut – tetapi ada hal yg janggal dari emiten ini, yg akan kami paparkan dibawah. Juga silakan mendalami berita di internet yg mengabarkan bahwasanya TMAS adalah pendukung tol laut.

    Sebelumnya mohon diamati dulu bahwasanya emiten ini juga ‘dekat’ dng sebuah perusahaan bongkar muat (PT Escorindo) di pelabuhan Tanjung Priok yg seharusnya tidak terpilih sebagai rekanan tetapi tetap dapat beroperasi dipelabuhan Tanjung Priok, diduga karena kedekatan dng Bapak Dana Amin.

    Berikut hal yg telah kami amati dari Laporan Keuangan emiten TMAS tsb.

    Pada era keterbukaan perusahaan dan prinsip good governance yg berlaku untuk semua emiten, kami merasa ada hal yang ganjil dan tidak lazim pada emiten TMAS (Pelayaran Tempuran Emas Tbk). Kejadian seperti yang berikut dibawah ini dapat berdampak buruk bagi integritas kita sekalian di Republik Indonesia.

    Pada tanggal 24 Juli 2008, Perusahaan menandatangani kontrak WTI crude oil – Target Redemption Swap dengan Standard Chartered Bank (SCB) sehubungan dengan penawaran kepada Perusahaan atas perlindungan sebagian dari kenaikan harga WTI crude oil. Berdasarkan perjanjian, jumlah kuantitas nosional sebesar 30.000 barel dan jumlah kuantitas geared nosional sebesar 60.000 barel dengan harga tetap US$105 perbarel.

    Berdasarkan skenario dari setiap penyelesaian (a) jika Floating Price (FP) di atas US$105 per barel, Perusahaan akan menerima dolar Amerika Serikat berdasarkan perhitungan <(FP dikurangi US$105) x 2.500 barel>, (b) jika FP di bawah US$105 per barel, Perusahaan akan membayar dolar Amerika Serikat berdasarkan perhitungan <(US$105 dikurangi FP) x 5.000 barel>. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2009, namun, jika seluruh pembayaran yang dilakukan oleh SCB kepada Perusahaan melebihi target akumulasi intrinsic value sebesar US$87.500, perjanjian ini akan berakhir dan Perusahaan akan kehilangan perlindungan ini.

    Berdasarkan transaksi terakhir tertanggal 5 November 2008, harga aktual WTI crude oil sebesar US$76,72 per barel, oleh karena itu, Perusahaan berkewajiban untuk membayar SCB sebesar US$141.380. Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, Perusahaan belum membayar jumlah tersebut. Sebagai akibatnya, SCB melakukan penghentian lebih awal dan mengusulkan tawaran penyelesaian sebesar US$2.771.366.

    Pada tanggal 28 Januari 2011, SCB mengajukan gugatan wanprestasi kepada Perusahaan terkait dengan jumlah klaim Pengakhiran Lebih Awal sebesar US$2.771.366 ditambah dengan ganti rugi berupa bunga atas Jumlah Pengakhiran Lebih Awal hingga tanggal pengajuan gugatan sebesar US$63.725 dan bunga sejak tanggal gugatan sampai dengan tanggal pelunasan.

    Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 41/PDT/G/2011/PN/JKT.UT tanggal 9 November 2011, Perusahaan berkewajiban untuk membayar seluruh Jumlah Pengakhiran Lebih Awal berikut dengan bunga yang terutang sampai dengan saat pelunasan jumlah terutang.

    Perusahaan mengajukan Banding atas hasil putusan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan No. 444/PDT/2012/PT.DKI tanggal 14 Januari 2013, Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 41/PDT/G/2011/PN/JKT.UT dan menyatakan untuk menolak gugatan SCB seluruhnya.

    Atas keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, SCB telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2532 K/PDT/2013 tanggal 2 April 2014, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari SCB.

    Pada tanggal 14 Januari 2015, Mahkamah Agung memberitahukan kepada Perusahaan, dimana Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari SCB, sehingga Perusahaan tidak lagi mencatat estimasi kewajiban ke SCB.

    Keuntungan atas penghapusbukuan liabilitas derivatif sebesar Rp39,3 miliar dicatat sebagai bagian dari akun ‘’Pendapatan Operasi Lain’’ pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi tahun 2015.

    Pelaporan semacam ini membuat keuntungan perusahaan menjadi berlipat ganda dan tidak wajar, yg akhirnya merupakan sebuah bentuk pembohongan publik

    Seharusnya pihak yg berwajib bisa lebih teliti dalam memandang oknum oknum yg mengaku mendukung program pemerintah, padahal sebenarnya melakukan kebohangan publik.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s